DPR Sepakati APBN 2025, Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah menyepakati dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2025. Dalam APBN 2025 telah memasukan anggaran program Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Banggar bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran khususnya pada KL dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Salah satu program Prabowo-Gibran yang masuk APBN 2025 adalah program unggulan makan bergizi gratis. Anggaran untuk tahun 2025 mencapai Rp71 triliun.

"Program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun," ungkap Said.

Kemudian program Prabowo berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik dengan anggaran Rp3,2 triliun

Selanjutnya, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah dengan meningkatkan RS di daerah dari tipe d ke tipe c serta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp1,8 triliun.

Kemudian, renovasi sekolah menyangkut ruang kelas sampai mck untuk 22 ribu sekolah dialokasikan anggaran Rp20 triliun. Serta anggaran membangun sekolah terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun.

Terakhir, program membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sewa baru 150 ribu hektar serta dukungan sarana prasarana pendukungan dengan anggaran 15 triliun.

"Kita harapkan program quick win presiden terpilih mempercepat kualitas SDM yang masih tertinggal dibanding dengan negara negara tier kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif," kata Said.

Selain itu, Banggar sepak memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan kementerian dan lembaga yang baru kepada presiden dan wakil presiden 2024-2029 untuk mendukung komposisi kabinet baru.

"Dalam rangka mendukung komposisi kabinet yang baru banggar dan pemerintah sepakat memberikan keleluasan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran KL yang baru, sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wapres terpilih untuk menyusun jumlah KL dalam pemerintahannya," kata Said.