Komisi IX DPR: Evaluasi SPPG Tunjukkan Keseriusan Pemerintah

Oleh: Ahda Bayhaqi
Sabtu, 04 Oktober 2025 | 08:00 WIB
Lokasi SPPG MBG. (Foto/BGN)
Lokasi SPPG MBG. (Foto/BGN)

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai langkah pemerintah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) patut diapresiasi sebagai langkah perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Netty menilai, langkah ini menunjukan keseriusan pemerintah merespon masalah keracunan di berbagai daerah.

"Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman," ujar Netty dikutip dari keterangannya pada Sabtu (4/10/2025).

Program MBG, kata Netty, memiliki tujuan mulu agar memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang yang mendukung pertumbuhan dan proses belajar. Karena itu masalah teknis dan operasional yang muncul perlu segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal program tersebut.

"Kita harus melihat manfaat besar MBG bagi generasi muda. Karena itu, pembenahan perlu dilakukan agar manfaatnya tetap bisa dirasakan secara luas," katanya.

Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjaga.

Selain itu, menurutnya, masyarakat dan orang tua juga perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan.

"Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan," katanya.

Netty juga mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk tetap mendapatkan gizi harian.

"Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga," pungkasnya.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: