Desain Birokrasi Harus Skala Global

BeritaNasional.com -  Wakil Presiden RI Maaruf Amin berharap pemerintah dapat memenangi persaingan global dengan desain besar reformasi birokrasi periode 2025—2045 yang harus mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia. 

"Arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangi persaingan global," katanya. 

Wapres Maaruf yang memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/10/2024) juga menerangkan beberapa arahan strategis kepada para menteri yang hadir.

Menjelang berakhirnya Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020—2024, Maaruf yang juga Ketua KPRBN menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar kebijakan yang dirumuskan berdampak nyata dan sejalan dengan isu prioritas pembangunan nasional.

Menurutnya, isu yang perlu ditindaklanjuti segera seperti aturan turunan UU Manajemen ASN yang perlu perhatian khusus. Ia juga menegaskan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi harus optimal.

"Grand design Reformasi Birokrasi 2025—2045 dan peta jalan tahap pertama harus selaras dengan visi pemerintahan selanjutnya"


Ketiga ia menggarisbawahi evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya terkait dengan isu prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi perhatian utama.

Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan.

Hasil evaluasi itu juga bisa dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya.

Keempat, Wapres menekankan  pentingnya mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Peresmian mal pelayanan publik (MPP) digital di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan membuat birokrasi lebih responsif serta efisien.

"Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah"

"Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik," tukasnya.