Pemerintah Perpanjang Program Siap Siaga Dengan Australia

BeritaNasional.com -  Pemerintah kembali menyepakati menyepakati perpanjangan program siap siaga manajemen risiko bencana serta aksi kemanusiaan hingga 2027 dengan pemerintah Australia.  Sekretaris Utama BNPB Rustian, Rabu (9/10/2024) dalam keterangan tertulisnya menjelaskan penandatanganan ini akan berlaku hingga 2027. 

Kerja sama ini ditandatangani oleh Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath bersama Sekretaris BNPB Rustian di Banda Aceh.  

"Alhamdulillah ini sudah ditandatangani perjanjian kerja sama sampai dengan 2027," kata 

Perpanjangan kontrak tersebut dilakukan setelah melihat hasil kerja sama pertama pada 2020-2024 berlangsung baik. Diharapkan, ke depannya lebih efektif lagi dan bisa meluas ke berbagai daerah lainnya di Indonesia.  

Program ini telah berlangsung di empat provinsi di yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perjanjian bilateral ini judga dinilai sebagai tanda persahabatan kedua negara yang  berjalan baik selam ini.  

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath menyatakan Australia sangat menghargai hubungan baik dengan Indonesia terutama pada bidang penanggulangan risiko bencana.

"Karena tahun ini kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia. Dan selamat kepada BNPB dan BPBA atas perpanjangan kerjasama siap siaga ini"

Program siap siaga merupakan kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana yang bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik.

Program tersebut juga diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia.  

Program ini bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil.