Ridwan Kamil: Jawa Barat Bukan Daerah Termiskin di Pulau Jawa

BeritaNasional.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) mendapatkan pertanyaan dari paslon nomor urut 3 Dharma Pongrekun-Kun Wardana soal tudingan kondisi di Jawa Barat yang disebut sebagai salah satu daerah termiskin usai pandemi Covid-19.

Adapun pertanyaan ini dilontarkan Dharma-Kun saat debat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta Utara pada Minggu (27/10/2024).

RK mengatakan, Jawa Barat bukanlah daerah termiskin di Pulau Jawa. Oleh karena itu, RK meminta Dharma-Kun mengecek kembali data yang dimiliki.

"Saya kira datanya mungkin keliru, Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di pulau Jawa bukan Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa, silakan dibaca lagi," ujar RK saat debat.

Kemudian, RK pun memaparkan kinerjanya saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Kala itu, RK menyebut bahwa Jawa Barat memiliki 1.100 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

"Lima tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa, hasilnya, Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal sangat tertinggal di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0," kata RK.

Akibat dari prestasinya itu, RK mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa.

"Kami berhasil mengenolkan desa miskin tertinggal, sangat tertinggal sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan," ucap RK.

Selanjutnya, RK menyebut bahwa penataan di Jakarta berbeda di Jawa Barat. Sebab, di sana dia mengurusi 5.700 pedesaan sehingga dia akan lebih bijak membangun perkotaan yang lebih luas di Jakarta.

"Banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak tidak hanya membahas perkotaan dan tolong diingat kami ini adalah, dari semua yang ada di sini, saya mengalami pujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus di-recofusing yang tadinya untuk infrastruktur kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya," jelas RK.

"Dan selama kekurangan dana seperti itu kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan konflik di Asia Pasifik," tandasnya.