Pemerintah Siapkan Langkah Prioritas Atasi Kesulitan Berantas Judi

BeritaNasional.com -  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) mengungkap kesulitan memberantas judi online (judol) yang saat ini tengah fokus dilakukan pemerintah.

Menurutnya, dari sisi teknis pemberantasan judi online memang terkesan mudah. Namun dalam praktik banyak operator pengelola website judi online melakukan domain switching (memecah domain).

“Dari hasil eval bahwa memang banyak operator yang lakukan domain switching artinya gampang mengganti nama domain sehingga langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif,” kata BG saat jumpa pers di Kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Karena permasalahan ini, BG menjabarkan tiga langkah prioritas yang akan ditindaklanjuti segera oleh Satgas Pemberantasan Perjudian Daring di mana turut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

“Pertama desk gabungan akan kerja sama dengan platform teknologi dan penyedia jasa internet untuk melakukan pemblokiran sistematis"

“Kedua desk gabungan akan lakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online. Kami upayakan koordinasi lintas negara dengan meyarasar TPPU untuk melakukan penindakan,” tambahnya.

Terakhir, BG menyampaikan seluruh kementerian dan lembaga akan secara masif melakukan kampanye dan edukasi ke masyarakat tentang bahaya judi online yang merugikan perekonomian negara. 

“Bahwa slot atau judol adalah penipuan masyarakat ditipu operator diberi harapan menang dalam permainan judol. Padahal program judol sudah disetting agar masyarakat pasti kalah dan tak bisa menarik uangnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk desk keamanan siber dan perlindungan data, BG menyebut ada dua fokus yang sedang dikerjakan oleh dua leading sector yakni Kementerian Komdigi dan BSSN.

“Pertama adalah melakukan penguatan website pemerintah termasuk pemda dan lembaga pendidikan. Kedua akselrasi pemulihan atau rekoveri terhadapan PDSN baik dari infra maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital,” tukasnya.

Adapun dalam acara ini turut hadir, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, Deputi Bank Indonesia, Juda Agung.

Lalu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, dan beberapa pejabat kementerian dan lembaga lain yang mewakili.