Pekan Depan Komisi III Panggil Para Kapolda Bahas Perintah Prabowo Berantas Tambang Ilegal

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI akan mengundang para kepala kepolisian daerah (Kapolda) dari seluruh Indonesia untuk rapat kerja pada pekan depan. Selain itu, DPR juga mengajak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dari kementerian terkait sumber daya mineral.

Rapat itu digelar untuk memastikan perintah Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan tambang ilegal benar-benar dijalankan.

"Minggu depan setelah kunker ke tiga daerah kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan akan mengundang Dirgakkum dari kementerian-kementerian terkait sumber daya mineral," ujar Habiburokhman yang dikutip Jumat (22/8/2025).

"Kita panggil untuk ya memastikan apa namanya perintah pak Prabowo itu dilaksanakan," sambungnya.

Komisi III DPR menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk memberantas masalah tambang ilegal tanpa pandang bulu. Termasuk pihak-pihak yang membekingi, termasuk bila ada jenderal polisi maupun TNI.

"Siapa pun apa pun latar belakangnya apakah masih aktif apakah sudah pensiun harus ditindak tegas," kata Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini menilai pemberantasan tambang ilegal ini penting untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Habiburokhman mengungkap, kerugiannya bisa sampai triliunan.

"Saya dengar sih jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat tambang ilegal itu bisa mencapai triliunan rupiah, padahal kan kita saat ini membutuhkan budget yang amat besar untuk membiayai program-program kerakyatannya Pak Prabowo ya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Ia mengungkapkan data mengejutkan terkait kerugian negara akibat aktivitas terlarang ini.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat pidato perdana Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas terhadap tambang yang beroperasi tanpa izin.

Menurut laporan yang ia terima dari aparat, ada ribuan tambang ilegal yang beroperasi dan merugikan negara.

“Setelah ini, kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Ia mengungkapkan ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan, potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” katanya.

Untuk menghadapi tantangan besar ini, Prabowo meminta dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk MPR dan partai politik. Ia menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas nama rakyat.

“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik, untuk mendukung ini demi rakyat kita,” tuturnya.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang terlibat tanpa memandang pangkat atau jabatan.

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” tandasnya.