Aktivis Perempuan Komentari Insiden Keributan Debat Paslon Gubernur Aceh: Kami Sangat Menyayangkan

BeritaNasional.com -  Kericuhan yang terjadi saat debat ketiga Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Selasa malam (19/11/2024) kemarin mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Rofi Mayana, seorang pemerhati politik generasi muda Aceh dan juga Bendahara Umum Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta menjelaskan, kericuhan yang terjadi saat debat ketiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang disiarkan secara langsung di televisi nasional itu dipicu oleh protes sepihak mengenai mikrofon audio yang menempel di baju salah satu paslon, yaitu Bustami Hamzah, calon Gubernur Aceh nomor urut satu, yang sedang menyampaikan visi-misi.

“Kami sangat menyayangkan insiden tersebut. Debat ketiga ini seharusnya menjadi momen penting bagi masyarakat Aceh untuk menyaksikan visi-misi para calon pemimpin mereka, namun justru berakhir dengan keributan yang menghentikan acara. Padahal, banyak elemen masyarakat yang menantikan kesempatan untuk mengetahui gagasan dari para calon sebelum menentukan pilihan mereka,” jelas Rofi, dikutip dari keteranganya, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Rofi menilai bahwa cara protes terhadap penggunaan alat tersebut terkesan berlebihan dan tidak pada tempatnya, hingga menyebabkan kericuhan yang mengganggu jalannya debat. Akibatnya, acara tersebut terpaksa dihentikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh.

"Di sini terlihat bahwa KIP Aceh lalai dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus bertanggung jawab atas gagalnya pelaksanaan debat terakhir Pilgub Aceh kemarin. Kejadian ini jelas mencoreng nilai-nilai dan prosesi pesta demokrasi yang seharusnya berjalan damai dan tertib," tambahnya.

Rofi juga menekankan bahwa penting bagi pemerintah pusat untuk segera turun tangan untuk meningkatkan jaminan keamanan agar Pilkada Aceh 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ia berharap agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung tanpa diskriminasi dan tanpa adanya potensi benturan fisik di masyarakat Aceh.

“Keamanan harus diperketat menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Kami sangat berharap Pilkada Aceh bisa berjalan damai, aman, dan bebas dari tindakan diskriminatif yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Tindakan main hakim sendiri tidak boleh dibenarkan dalam proses demokrasi, karena kita adalah negara hukum yang harus menghormati norma-norma tersebut," tutup Rofi.