Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Pemindahan ASN Dimulai pada 2025

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. 

Sementara itu, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dimulai pada awal 2025.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti terkait kesiapan infrastruktur dasar di IKN.

Ia juga menyampaikan pemindahan ibu kota ke IKN harus tetap dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo.

"Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," ujar Diana yang dikutip dari siaran pers pada Selasa (10/12/2024).

Total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun yakni 61,7 persen. 

Perinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun sebesar 95,8 persen, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun sebesar 75,1 persen, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun sebesar 27,9 persen.

Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 bisa diresmikan dalam waktu dekat. 

Di antaranya adalah Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

"Selain pembangunan infrastruktur, kami tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujar Diana.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU serta kementerian/lembaga lainnya yang telah memberi masukan terkait bagaimana pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN perlu dilakukan ke depan.

"Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama," katanya.