Indonesia Hadiri Pertemuan ASEAN Bahas Myanmar

BeritaNasional.com - Sejak junta militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021, hingga kini tidak ada kemajuan berarti dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar. Laos yang merupakan Ketua ASEAN, bersama Thailand, akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan pada tingkat menteri luar negeri terkait pembahasan soal isu Myanmar. Pertemuan itu akan dilaksanakan pada 20 Desember di Thailand.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rolliansyah Soemirat menegaskan, Indonesia akan hadir pada pertemuan itu. Roy begitu Rolliansyah Soemirat biasa disapa, mengatakan, hal yang pertama dilakukan dalam pertemuan itu adalah konsultasi informal (informal consultation) yang melibatkan Troika ASEAN yaitu Ketua ASEAN pada tingkat menteri luar negeri, dalam hal ini Malaysia yang akan menjadi ketua ASEAN tahun depan, Laos (ketua tahun ini) dan Indonesia (ketua tahun lalu).

Selain itu, kata Roy, juga akan ada konsultasi informal lanjutan (extended informal consultation), di mana Troika akan melibatkan negara-negara ASEAN non-Troika dalam dialog untuk membahas usul penyelesaian konflik Myanmar. Bagi Indonesia tegas Roy, pertemuan ini sangat penting untuk terus menyuarakan pentingnya penyelesaian krisis Myanmar yang sudah berlangsung cukup lama.

“Dan kita juga akan terus menekankan pentingnya five poin consensus sebagai satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya referensi utama dalam penyelesaian krisis Myanmar, sebagaimana yang sudah disepakati oleh seluruh leader ASEAN termasuk perwakilan dari militer Myanmar pada saat pertemuan bulan April 2021,” ungkap Roy.

Indonesia, ujar Roy, terus mendorong dialog inklusif dan mendukung upaya-upaya penyaluran bantuan kemanusiaan agar tidak terhenti serta bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut. Bagi Indonesia, akan sangat penting agar ASEAN dan masyarakat internasional memberi perhatian yang serius terhadap isu Rohingya. 

"Penyelesaian isu Rohingya harus dapat ditempatkan dalam kerangka yang tidak terpisahkan dari penyelesaikan konflik politik di Myanmar secara keseluruhan,” ujarnya dikutip dari VOA.

Apalagi kudeta yang dilakukan junta militer di Myanmar memasuki tahun keempat. Tidak ada kemajuan berarti dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar. 

Konsensus lima poin yang disepakati oleh para petinggi ASEAN sebagai instrumen dalam membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar seakan tidak digubris oleh Myanmar. Meski demikian ASEAN tidak dapat memberikan sanksi kepada negara tersebut.