Sistem Pemilihan Langsung Tidak Langsung Disebut Tetap Demokratis

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai  sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak, masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut dia menilai kedua sistem pilkada  tidak bisa dilakukan secara hitam putih. Karena sistem langsung maupun tidak langsung, pemilihan umum masih merupakan sistem demokrasi.

"Dulu di jaman tertutup itu atas nama demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi yang terbuka yang katanya sangat liberal, ini juga dalam alam Pancasila," kata Willy saat dihubungi, Jumat (20/12/2024).

Bangsa Indonesia sambungnya masih belum bisa menentukan sistem pilkada atau pemilu yang lebih pancasilais. Namun Bung Karno sebagai salah satu tokoh perumus Pancasila, tidak menginginkan demokrasi dijalani dengan gontok-gontokan.

"Bung Karno di dalam pidato 1 Juni, dia menolak demokrasi gontok-gontokan, dia memilih musyawarah mufakat yang namanya socio democracy," kata dia.

Ia kemudian menyarankan agar perumusan sistem pilkada mendatang dilakukan berdasarkan riset dari berbagai kalangan. Dari riset tersebut sistem politik akan berdasarkan kebutuhan bangsa untuk bertahun-tahun ke depan.

Hal ini harus dilakukan bersama termasuk seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari berbagai universitas di Indonesia membahas sistem pemilu ke depan. Semua perlu menggelar survei walaupun nantinya tak berarti menjadi sebuah keputusan.

"Sebelum ada penyesalan, empat tahun ke depan nggak ada pemilu, jadi ini nggak mendesak-mendesak amat. Kita butuh tarik nafas, kita butuh riset, negara maju itu berbasis riset," tukasnya.