Pemerintah Fokus pada Digitalisasi untuk Peningkatan Kepatuhan Pajak di 2025

BeritaNasional.com -  Pada Selasa, 7 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, DEN menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas pemerintah, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.

Mari Elka Pangestu, salah satu anggota DEN, menekankan pentingnya program digitalisasi dalam memperbaiki administrasi pajak serta mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan, sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan," ujar Mari Elka kepada wartawan.

Pemerintah telah memulai langkah strategis dengan melakukan modernisasi melalui sistem administrasi coretax, yang memungkinkan pelayanan administrasi perpajakan secara digital.

Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik, dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Mari Elka menambahkan bahwa untuk memperbaiki pengumpulan pajak, data wajib pajak perlu dikaitkan dengan digital ID dan data lainnya yang dapat membantu profil wajib pajak, sehingga koleksi pajak dapat ditingkatkan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting dalam digitalisasi, yaitu digital ID, digital payment, dan data exchange.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian untuk melaksanakan transformasi digital. Rini juga menekankan pentingnya infrastruktur publik digital (Digital Public Infrastructure/DPI) sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses transformasi ini.

"Mudah-mudahan dengan fondasi ini, transformasi digital dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional," harap Rini.