Kapolri dan Menpera Siap Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

BeritaNasional.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpera) RI Maruarar Sirait, beserta jajaran di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1/2024) kemarin.

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas salah satu program prioritas nasional, yakni pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit dalam keteranganya, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Sementara itu, Menpera Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pihaknya dengan Polri. Di mana kedua pihak telah berkomitmen untuk mendukung kelancaran program ini.
 
"Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan," kata pria yang akrab disapa Ara.

Oleh sebab itu, kata Ara, dukungan ini akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.

“Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah,” ujarnya

Adapun diketahui bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo ‘Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Sasaran utamanya adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan akses hunian yang layak bagi masyarakat. 

Lahan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR.

.