Pemerintah Libatkan KPK Awasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2025

BeritaNasional.com - Pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi ibadah haji 2025. Menurut Menteri Agama (Menag) Nassarudin Umar, hal tersebut merupakan upaya agar tercipta transparansi.

“Ini bukti transparansi penyelenggaraan haji yang kami akan rencanakan dan kami sedang laksanakan sekarang ini,” ujar Nassarudin di Gedung Merah Putih dikutip Jumat (24/1/2025).

Ia menegaskan, pemerintah melibatkan KPK bukan hanya untuk diskusi saja, melainkan melibatkan langsung lembaga antirasuah.

“Kami akan melibatkan KPK dari awal. Bahkan ikut mendampingi kami juga di dalam penyelenggaraan ibadah haji yah nanti akan datang,” tuturnua.

Oleh sebab itu, diirnya ingin mewariskan sebuah buku penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini belum pernah ada.

“Setelah haji, pertanggungjawabannya sampai sedetail-detailnya juga berapa biaya efisiensinya atau saldonya, itu juga akan kami buka secara transparan,” kata dia.

Nassarudin mengatakan, Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan mengambil alih pelaksanaan operasional haji.

“Dan posisi BPH, sambil menunggu UU-nya dan akan digodok oleh DPR, maka ada Perpres-nya 154 ya. Dan itu masih sifatnya memberikan dukungan,” ucapnya

Meski sifatnya memberi dukungan, Nassarudin mengatakan pihaknya akan selalu melibatkan semua pihak. Ia menegaskan tidak ada keputusan apapun yang diambil sendiri Kemenag.

“Jadi ini kami betul-betul terintegrasi ya, tidak ada dualitas penyelenggaraan ibadah haji ini,” ujarnya.