Pemprov DKI Didesak Tambah Pos Pemadam, PSI: Gunakan Anggaran Bijak dan Cermat

BeritaNasional.com -  Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI Jakarta untuk menggunakan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dengan bijak.

Ketua Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan, Dinas Gulkarmat mendapatkan anggaran Rp1,5 triliun pada APBD 2025.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah DKI untuk menggunakan anggaran dengan tepat dan cermat. Pasalnya, sejumlah kebakaran terjadi selama beberapa waktu ke belakang ini.

"Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya, publik akan semakin menuntut keamanan yang lebih tinggi lagi setelah kejadian-kejadian kemarin," kata William dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

Ia menegaskan, anggaran yang sudah disiapkan itu bisa digunakan untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran dengan sigap.

"Jumlah uang yang dianggarkan kemarin tidak sedikit. Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran," tegasnya.

Anggota Komisi A ini juga mengingatkan pemerintah untuk pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.

"Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri belum memilikinya"

"Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali menggencarkan pembangunan pos pemadam," lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alat yang memadi untuk memadamkan api sehingga pemerintah DKI juga harus menyediakannya.

Politisi muda ini mengungkapkan berdasar data yang dimiliki pemerintah DKI tentang titik rawan kebakaran, seharusnya menjadi perhatian khusus agar upaya pencegahan menjadi prioritas dengan pelibatan warga setempat khususnya. 

"Warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api. Tapi mereka tidak mungkin melakukan itu kalau infrastrukturnya tidak memadai. Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu," cetusnya.