PDIP Ungkap Ada Menteri Pantas Diganti, Singgung Kebijakan Elpiji

BeritaNasional.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti irama cepat Presiden Prabowo Subianto sebaiknya direshuffle. Said melihat ada salah satu menteri yang kebijakannya membebani Presiden Prabowo.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," ujar Said kepada wartawan, dikutip Sabtu (8/2/2025).

Apa yang disinggung Said adalah kebijakan baru penyaluran gas Elpiji 3 Kilogram oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan baru Bahlil melarang pengecer menjual gas subsidi membuat kelangkaan. Akhirnya Prabowo turun tangan meminta Bahlil memperbolehkan kembali pengecer menjual gas subsidi sembari dinaikkan statusnya sebagai subpangkalan.

Ketua Banggar DPR ini melihat, kebijakan Bahlil membuat gaduh. Karena kebijakan baru tersebut belum diuji.

"Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya," kata Said.

"Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah," tegas Said.

Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

Namun, Said kembali menyerahkan kepada Presiden Prabowo siapa saja menteri yang layak diganti.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak direshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden," katanya.