Pemprov DKI Tak Masalah Harga Elpiji 3 Kg Lebih Tinggi daripada Pangkalan: Itu Mekanisme Pasar
![Pemprov DKI Tak Masalah Harga Elpiji 3 Kg Lebih Tinggi daripada Pangkalan: Itu Mekanisme Pasar Konsumen membeli tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan elpiji. (BeritaNasional/Oke Atmaja)](https://beritanasional.com/storage/2025/02/pemprov-dki-tak-masalah-harga-elpiji-3-kg-lebih-tinggi-daripada-pangkalan-itu-mekanisme-pasar-11022025-194349.jpg)
BeritaNasional.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho menegaskan pihaknya tak ambil pusing bila harga gas elpiji 3 kg di pengecer lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan. HET gas melon di Jakarta adalah Rp 16 ribu.
Hari mengatakan, selama ini, warga tak masalah bisa harga elpiji menyentuh Rp 22 ribu. Sebab, warga tak perlu repot jauh-jauh membeli kebutuhan rumah tangganya itu.
"Begitu ada aturan baru kemarin dari pemerintah pusat bahwasannya pendistribusian di titik akhir hanya boleh di pangkalan, ribut. Yang biasa orang, walaupun pangkalan (harganya) Rp 16 ribu, diecer Rp 22 ribu, dia sudah merasa nikmat," kata Hari kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, dikutip Selasa (11/2/2025).
"Beli (dengan harga) Rp 22 ribu, tapi enggak ribet, tahu-tahu sudah sampai rumah lah, ini ya," tambahnya.
Hari mengatakan perubahan harga di masyarakat itu merupakan hal yang wajar karena ada mekanisme pasar yang terjadi di masyarakat.
"Itu memang yang namanya mekanisme pasar. Kami enggak bisa ngatur gitu. Dari dulu nih, boleh enggak sih kami ngatur tentang pengecer? Ya, enggak bisa. Itu mekanisme pasar. Yang bisa kita atur di titik rendahnya mana? Ya, hanya di pangkalan," ujar Hari.
Justru, lanjut Hari, yang perlu diatur secara ketat adalah siapa pihak-pihak yang berhak mendapatkan subsidi gas melon ini. Sebab, belum ada aturan terperinci yang mencatat kriteria penerima bantuan subsidi gas 3 kg.
"Makanya, sekarang yang harus kita atur, pertama tuh, siapa sih yang berhak menerima 3 kilo? itu dulu. Database-nya (kita) crosscheck antara pemda, pemerintah pusat, kemudian Pertamina. Supaya nanti alokasi kuotanya tepat sasaran," tegas Hari.
8 bulan yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
EKBIS | 13 jam yang lalu
HUKUM | 9 jam yang lalu
GAYA HIDUP | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu