Ahmad Luthfi Bentuk Tim Transisi untuk Efisiensi Anggaran di Jawa Tengah

BeritaNasional.com -  Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Transisi untuk menyesuaikan anggaran seiring dengan arahan efisiensi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Luthfi mengatakan bahwa pagu anggaran utama yang akan dia efisiensi adalah transfer daerah. Hal ini pun sudah dibicarakan oleh Tim Transisi.

"Efisiensi, terutama transfer daerah, sudah kita bicarakan. Kami memiliki Tim Transisi yang sudah kami bentuk. Jadi, tim transisi kami bekerja dalam rangka percepatan pembangunan daerah Jawa Tengah," kata Luthfi kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Luthfi pun optimis bahwa setelah dirinya dilantik, Jawa Tengah dapat langsung melaksanakan pembangunan yang mendukung program-program dari pemerintah pusat.

"Saya yakin, pada saat nanti terhitung mulai tanggal 20, kita sudah bisa menjalankan program-program terkait integrasi dengan pemerintah pusat maupun kolaborasi di pemerintahan wilayah Jawa Tengah," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi arahan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan penghematan terhadap APBN dan APBD 2025.

Kebijakan ini dikeluarkan pada 22 Januari 2025 dan berlaku untuk pelaksanaan APBN serta APBD tahun 2025.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati atau wali kota, untuk mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dinas sebesar 50 persen.

"Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen," bunyi diktum keempat poin kedua, dilihat Jumat (24/1/2025).

Selain itu, Prabowo juga meminta untuk mengurangi pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," bunyi diktum keempat poin pertama.

Tak hanya itu, Prabowo meminta para kepala daerah untuk lebih selektif dalam pemberian hibah.

"Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga," bunyi diktum keempat poin keenam.