Demi Reformasi dan Efisiensi, Prabowo Akan Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 200-an

Oleh: Lydia Fransisca
Kamis, 16 Oktober 2025 | 16:30 WIB
Presiden Prabowo akan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200-an demi reformasi dan efisiensi BUMN. (Foto/Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo akan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200-an demi reformasi dan efisiensi BUMN. (Foto/Sekretariat Presiden)

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan rasionalisasi BUMN secara keseluruhan dengan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi jumlah yang lebih rasional.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo, yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Menurut Prabowo, penyederhanaan struktur BUMN penting untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan perusahaan-perusahaan pelat merah beroperasi dengan efisiensi tinggi.

"Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” ujarnya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengubah sejumlah regulasi agar BUMN lebih terbuka terhadap kepemimpinan profesional, termasuk dari luar negeri.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucap putra begawan ekonomi Indonesia itu.

Selain itu, Prabowo menilai bahwa pemahaman ekonomi dan bisnis menjadi keharusan bagi para pemimpin politik agar kebijakan publik yang diambil lebih rasional dan berbasis data.

“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak yang mungkin takut dengan angka atau bisnis,” jelasnya.

"Jadi, saya kira sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” tegas mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. 
 sinpo

Editor: Kiswondari
Komentar: