Komisi VIII Ungkap Pengurangan Ongkos Haji 2026 Berasal dari Efisiensi Komponen Biaya Penerbangan

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan pengurangan biaya haji 2026 berasal dari efisiensi komponen biaya penerbangan. Selama ini, biaya itu menjadi beban terbesar dalam struktur biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat BPIH 2026 sejumlah Rp87 juta, turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau penerbangan bisa kita turunkan, otomatis beban yang dipikul jemaah berkurang. Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) kita tahun ini sangat kecil, yaitu Rp54 juta," ujar Maman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah-DPR', di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Maman menegaskan, meski biaya haji turun, pelayanan kepada jemaah harus ditingkatkan. Ia meminta kepada Kementerian Haji dan Umrah memastikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji.

"Pelayanan harus sesuai dengan Undang-Undang Haji dan Umrah, mencakup keamanan, kenyamanan, dan pembinaan. Jemaah harus benar-benar merasakan kenyamanan selama beribadah," ujarnya.

Komisi VIII DPR RI telah meninjau seluruh aspek layanan, mulai dari penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, sampai kualitas katering. Komisi VIII meminta agar penyedia makanan memperhatikan gizi, kandungan protein, dan cita rasa nusantara, serta memastikan proses pemilihan syarikah dilakukan secara ketat.

"Dari 149 syarikah yang diverifikasi, hanya dua yang akhirnya dipilih. Kementerian Haji dan Umrah harus mendorong dua syarikah itu memberikan layanan terbaik. Jangan sampai terulang persoalan-persoalan di tahun sebelumnya," ujar Maman.

Politikus PKB ini juga menyoroti pentingnya pembinaan jamaah di tanah air agar persiapan spiritual dan teknis bisa lebih matang. Maman meminta program manasik haji menekankan pemahaman ibadah serta pelatihan teknis.

"Jangan sampai jamaah tiba-tiba kebingungan di lapangan. Manasik harus benar-benar menyiapkan jamaah agar ibadah hajinya berjalan lancar dan membahagiakan," ujar Maman.

Maman juga mengingatkan adanya kebijakan baru terkait pemeriksaan kesehatan jemaah yang kini harus berkoordinasi langsung dengan otoritas Arab Saudi. Karena itu, ia meminta agar pemerintah Indonesia menyiapkan penerjemah bahasa Indonesia untuk mendampingi jemaah selama proses tersebut.

"Kementerian Haji dan Umrah harus memastikan agar jemaah tidak mengalami kendala bahasa dalam pemeriksaan atau layanan di Arab Saudi," ujarnya.