Pemerintah Pertimbangkan Amnesti untuk 7 Narapidana KKB Papua yang Siap Kembali Setia ke NKRI

BeritaNasional.com - Pemerintah membuka peluang untuk memberikan amnesti kepada tujuh narapidana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Lapas Makassar yang menyatakan diri siap setia kepada NKRI.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas usai menerima usulan dari Anggota Komisi XIII Tonny Tesar.
"Ada usulan dari teman-teman di dapil Papua, supaya yang terkait dengan makar, gerakan, atau KKB di Papua, karena ada tujuh orang di Makassar yang sudah menyatakan ingin berintegrasi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/2/2025).
Supratman menjelaskan bahwa anggota DPR dapat langsung memberikan surat untuk mengajukan permohonan amnesti bagi para narapidana tersebut.
Setelah itu, Supratman akan meneruskan surat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipertimbangkan apakah mereka layak mendapatkan amnesti atau tidak.
"Jadi saya sampaikan kepada teman-teman tadi, silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.
Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa pada awalnya amnesti diberikan kepada gerakan yang bukan bersenjata.
Namun, saat ini belum ada putusan pasti sehingga memungkinkan pihak-pihak untuk mengusulkan narapidana agar mendapat amnesti.
"Karena memang pada tahap awal ini, terkait amnesti bagi makar, itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata," jelas Supratman.
"Namun, karena belum ada keputusan, silakan masukkan nama-nama mereka, dan kalau itu ada komitmen, saya rasa Presiden nanti akan memutuskan atau juga Presiden yang akan memutuskan," tambahnya mengakhiri.
8 bulan yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu