RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Hanya Dapat Manfaat Tanpa Mengelola Tambang

BeritaNasional.com -  Pemerintah secara resmi mengambil sikap untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Namun, terdapat opsi yang prinsipnya kampus dapat memperoleh manfaat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta lainnya yang ditunjuk.

"Sekali lagi, yang paling penting adalah kepada kampus tidak ada pemberian langsung. Namun, izin diberikan kepada BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta, yang nantinya jika kampus membutuhkan dana untuk penelitian dan riset, laboratorium, atau beasiswa, hal itu bisa dibicarakan. Pemerintah membuka ruang untuk itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

Lalu, mengenai kriteria badan usaha yang mendapat izin usaha tambang, serta kampus yang bisa memperoleh dana dari BUMN, BUMD, atau badan usaha dari hasil tambang, hal itu sedang dirumuskan.

"RUU Minerba akan paripurna besok, Selasa (18/2/2025), tata kelolanya akan kita atur. Namun, UU ini tidak otomatis dana diberikan kepada kampus, tetapi melalui BUMN, BUMD, atau badan usaha lain," ujarnya.

"Tapi kita tetap pertebal bagi kampus yang mau menerima, untuk menjaga independensi," tutupnya.

“Kalau perusahaan-perusahaan punya keinginan untuk beribadah kepada kampus yang membutuhkan, kan nggak ada persoalan,” kata Bahlil.

Sebagai catatan, Baleg DPR bersama pemerintah telah selesai membahas revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Senin (17/2/2025). RUU Minerba akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan besok.