Bukan Hanya Pidana, Pelaku Pagar Laut di Tangerang Siap-Siap Disanksi KKP

BeritaNasional.com -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih terus menyelidiki dugaan pelanggaran administratif dalam kasus  pagar laut di perairan Tangerang. Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin.

Pernyataan itu menyusul sudah ditetapkannya empat tersangka salah satunya Kades Kohod Arsin bin Sanip atas kasus dugaan pemalsuan sertifikat oleh Bareskrim Polri.

“KKP tetap berfokus pada penegakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan,” kata Doni saat dihubungi Beritanasional.com, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut dijelaskan saat ini Polsus P3WPk KKP masih terus melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait pelanggaran administratif. Khususnya menyangkut ketiadaan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari pagar laut tersebut.

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Setiap pelanggaran administratif yang ditemukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” terangnya.

Lantas, Doni menyebut sejauh ini total sudah ada sekitar 40 orang saksi yang telah diperiksa oleh Polsus P3WPk KKP salah satu di antaranya Kades Kohod, Arsin bin Sanip.

“Sudah lebih dari 40 orang. Di antaranya ada Kades Kohod yang aku ingat dipanggil,” tuturnya.

Sementara ketika disinggung soal pemodal atau perusahaan di balik kasus pagar laut Tangerang, Doni menyebut itu semua akan terungkap seiring berjalannya pemeriksaan oleh KKP.

“Ya itu kan pemeriksaan sedang berjalan. Tunggu aja,” imbuhnya.

Maka dari itu, Doni mengatakan KKP akan berkoordinasi kepada seluruh pihak demi menegakan aturan sanksi administratif yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum, baik dalam ranah pidana maupun administratif, dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Jadi Tersangka Pidana

Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa dilakukan atas pemalsuan 263 SHGB.

"Keempat tersangka ini terkait pemalsuan, pemalsuan beberapa surat dokumen untuk pemohonan hak bangunan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan Selasa, (18/2/2025).

Arsin selaku Kapada Desa (Kades) diduga telah mencetak dan menandatangani sendiri surat palsu yang dibuatnya. Surat ini yang kemudian dipakai mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. 

Dalam menjalankan kejahatannya itu, diduga juga dapat bantuan dari beberapa oknum di kementerian dan lembaga. Sampai akhirnya diterbitkan SHGB dan SHM diatas perairan laut Desa Kohod berujung polemik yang terjadi saat ini.

"Empat tersangka ini kaitannya masalah terkait pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah. Penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah penyidikan lebih lanjut," tukasnya.