Kades Kohod Arsin Ditahan dalam Kasus Pemalsuan Dokumen SHGB-SHM di Tangerang

BeritaNasional.com -  Bareskrim Polri resmi menahan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Arsin ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sebagai tersangka oleh penyidik.

"Setelah pemeriksaan yang dilakukan, kami bersama unit melaksanakan gelar. Kemudian, kepada empat tersangka, kami putuskan untuk menahan mereka mulai malam ini," ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim (Dirtipidum) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Djuhandhani menjelaskan bahwa para tersangka diperiksa sejak pukul 12.30 WIB. Selain Arsin, ada tiga tersangka lainnya yang juga ditahan dalam kasus ini.

Arsin akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, dan pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara untuk membawa kasus ini ke pengadilan.

Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM yang terjadi di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Keempat tersangka tersebut adalah Arsin selaku Kades Kohod, Ujang Karta selaku Sekdes Kohod, serta SP dan CE yang bertindak sebagai penerima kuasa.

Djuhandhani menyatakan bahwa para tersangka terlibat dalam pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah. Pemalsuan ini berlangsung sejak tahun 2023, di mana mereka diduga membuat dan menggunakan surat palsu, seperti girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, dan dokumen lainnya dari warga Desa Kohod. Pemalsuan ini berlangsung sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Motif Ekonomi Dibalik Pemalsuan

Lebih lanjut, Djuhandhani menjelaskan bahwa tindakan para tersangka diduga memiliki motif ekonomi. Meskipun penyidik masih mendalami jumlah keuntungan yang didapatkan dari pemalsuan tersebut, motif ekonomi jelas menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut.

"Yang jelas, ini terkait dengan ekonomi, dan kami terus mengembangkan penyidikan untuk menggali lebih dalam," tambah Djuhandhani.

"Namun, kami belum bisa memastikan berapa keuntungan yang mereka dapatkan, karena masing-masing tersangka memberikan keterangan yang berbeda-beda," pungkasnya.