Pemerintah Bentuk Tim Selidiki Spesifikasi BBM, Buntut Korupsi Dirut Pertamina

BeritaNasional.com -  Terungkapnya mega skandal penipuan minyak mentah yang dilakukan para pejabat Pertamina Patra Niaga, membuka mata publik bahwa perilaku korupsi semakin tidak ada kompromi. 

Menyikapi hal tersebut pemerintah segera membentuk tim untuk memastikan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk tanggung jawab atas keresahan publik terhadap kualitas BBM.

 “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya,”  ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta.

Ia kemudian menegaskan pemerintah harus memerbaiki penataan izin impor BBM. Hal ini disampaikan politis partai Golkar tersebut terkait pembelian RON 90 dan RON 92. Saat ini kementerian ESDM melakukan pembenahan tersebut dengan melakukan kontrol pemberian izin impor BBM terbatas yakni untuk 6 bulan, bukan secara sekaligus untuk satu tahun.

“Makanya sekarang, izin impor  terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan,” cetusnya.

Lebih jauh ia menyampaikna produksi minyak yang sebelumnya diekspor tidak lagi diizinkan. Hal ini bertujuan agar minyak mentah yang diproduksi diolah di dalam negeri.

“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Yang tadinya tidak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” tegasnya.

Kejaksaan Agung menjadikan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan tersangka. Berdasarkan penyidikan dan barang bukti menyatakan Riva melakukan korupsi yang merugikan senilai ratusan triliun. 

Dalam pengadaan produk kilang oleh selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.