Pertamina Berkelit, DPR: Audit Independen Tetap Diperlukan

BeritaNasional.com - Pertamina menyebut tidak ada proses yang memungkinkan peningkatan RON 90 menjadi RON 92 di semua terminal BBM.
Anggota DPR Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir mengatakan dari penjelasan yang disampaikan pertamina, salah satu cara menaikkan RON yakni dengan octane booster.
Pertamax maupun Pertalite yang diimpor mayoritas datang dalam kondisi jernih kemudian dilakukan pewarnaan di terminal dengan penambahan dyes biru untuk Pertamax. Pertamina pun berdalih pihaknya tidak menyediakan meterial itu.
"Seluruh terminal Pertamina tidak memiliki atau menyediakan material tersebut," sebutnya.
Selain itu, untuk Pertamax terminal juga melakukan injeksi Gasoline Performance Additive (GPA) guna meningkatkan kualitas bahan bakar sebagai nilai tambah bagi konsumen.
“Dengan kondisi ini, saya perlu memastikan bahwa tidak ada proses yang memungkinkan RON 90 (Pertalite) dinaikkan menjadi RON 92 (Pertamax) di fasilitas distribusi Pertamina,” tegasnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/2/2025) Jalal menambahkan pertamina kembali berdalih menyoroti aspek pengawasan kualitas BBM yang telah dilakukan secara ketat.
“Produk yang disalurkan selalu diperiksa oleh Lemigas untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi migas, dan alhamdulillah hasilnya selalu on spec,” jelasnya.
Sebagai bentuk peningkatan pengawasan, mulai 2025, pengujian oleh Lemigas akan dilakukan secara berkala, bulanan maupun triwulana, sesuai dengan kelas terminalnya, meskipun tidak ada jadwal pemeriksaan resmi dari pemerintah.
Ia pun menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam distribusi BBM agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Di tengah tergerusnya kepercayaan publik akibat praktik megakorupsi ini dibutuhkan pembuktian yang kuat atas semua klarifikasi pertamina tersebut.
“Kita harus memastikan tidak ada celah bagi praktik kecurangan di lapangan. Pengawasan yang lebih ketat dan audit independen tetap diperlukan agar masyarakat mendapatkan BBM sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan,” tegasnya.
8 bulan yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
GAYA HIDUP | 1 hari yang lalu