DPR: Pemungutan Suara Ulang Pilkada Digelar Jelang Lebaran Perlu Pengawasan Ekstra

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf tidak masalah bila pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah digelar pada saat bulan Ramadan. Dede mengatakan, paling penting adalah pengawasan terhadap jalannya PSU.

"Ya kalau keputusan MK itu final and binding, hanya yang penting adalah pengawasannya," kata Dede kepada wartawan, dikutip Kamis (6/3/2025).

Hal yang perlu diperhatikan PSU jelang Hari Raya Idul Fitri adalah bantuan-bantuan kepada masyarakat yang diturunkan dimanfaatkan untuk kampanye. Karena itu perlu pemantauan ekstra agar tidak disalahgunakan.

"Karena kalau menjelang, sudah kami sebutkan pada saat itu, di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, kita perlu evaluasi, perlu pemantauan ekstra, jangan sampai nanti, ya tadi, bantuan-bantuan yang berlebihan dengan tujuan untuk kampanye, itu kita pikirkan juga bersama," jelas Dede.

Sementara itu, Komisi II segera menggelar rapat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membahas kesiapan menghadapi PSU. Rencananya rapat akan digelar pada Senin, 10 Maret pekan depan.

"Jadi hari senin kita akan mendengar dari pemerintah, dari PSU ini, kesanggupannya seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah pada saat bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk ditinjau kembali. Menurutnya, bulan Ramadan harus difokuskan untuk ibadah.

"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketaqwaan, berperilaku lebih baik,  termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," ujar Toha, dikutip Selasa (4/3/2025).