Berkaca dari Kasus Dadan dan Silmy, DPR: Pejabat Negara Harus Pegang Teguh Komitmen Prabowo

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan para pejabat tinggi negara memegang komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. 

Hal itu disampaikan menanggapi kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dugaan pemerasan oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

"Terkait dengan beberapa pejabat tinggi negara ya yang terkena apa jeratan kasus hukum baik di apa BGN maupun Wakil Menteri Imigrasi. Tentu para pembantu presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Presiden Prabowo, kata Saan, telah berulang kali menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi. Maka para pembantunya harus memegang teguh komitmen tersebut dengan menjaga integritas, kredibilitas dan profesionalitasnya.

"Nah, seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden baik di kementerian maupun di badan," tegasnya.

DPR menyayangkan terjadinya kasus korupsi di BGN dan juga Kementerian Imipas. Dua kasus itu diusut dalam waktu yang hampir bersamaan.

"Dan tentu DPR prihatin dan menyayangkan terkait dengan berbagai kejadian yang akhir-akhir ini dalam waktu yang bersamaan di badan maupun kementerian di dua lembaga Kejaksaan dan KPK kita menyapa mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri dan juga Kepala BGN dan jajarannya itu terjerat berbagai masalah hukum," ujar Saan.