Pemprov DKI Dapat Dukungan dari Pemerintah Pusat untuk Lanjutkan Normalisasi Ciliwung

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung dan sungai lainnya di Ibu Kota.

Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis (13/3/2025) kemarin.

"Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," kata Pramono, dikutip dari keterangan resminya pada Jumat (14/3/2025). 

Pramono berujar, Menteri PU Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat jangka menengah. 

"Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut," ujar Pramono.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggono mengatakan, sinergi yang antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat diharapkan dapat mengatasi banjir di Jakarta.

"Insya Allah, banjir yang kemarin menjadi yang terakhir. Di tahun depan sudah tidak ada lagi banjir di Jakarta," kata Dody.

Terkait pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung, Dody menegaskan sudah ada kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Ia berharap morfologi sungai tidak terlalu banyak berubah.

"Kita bisa langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan, normalisasi ini sudah selesai," ujar Dody.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Kementerian PU dan Pemprov DKI dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. 

Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.

Ia menerangkan, pada tahap awal, Gubernur DKI akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. 

Setelah penlok selesai, dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung bisa dimulai awal Juni 2025.

"Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi," ujar Nusron.

"Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya," tambahnya.

Adapun tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI yang sedianya digunakan untuk pelebaran sungai sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.

"Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai," pungkasnya.