Pemerintah Pastikan Kesiapan Tol Trans Sumatera untuk Jalur Mudik Lebaran 2025

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera sebagai jalur mudik Lebaran tahun ini. Ia menegaskan bahwa jalur tol yang menghubungkan Lampung hingga Aceh telah siap digunakan oleh para pemudik.

"Meskipun ada beberapa ruas yang belum tersambung, tetapi kehadiran Tol Trans Sumatera ini menarik minat para pemudik untuk membawa kendaraan pribadi. Kita tetap perhatikan keselamatan pemudik sesuai semangat 'Mudik Tenang, Menyenangkan'. Happy bersama keluarga mobil dan tenang karena infrastrukturnya mendukung keselamatan," ujarnya di Jakarta, Sabtu.

Sebagai bagian dari persiapan, Diana melakukan peninjauan langsung terhadap infrastruktur jalan tol Trans Sumatera guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Beberapa ruas yang dikunjungi meliputi Tol Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang.

Selain itu, ia juga mengecek kesiapan Pelabuhan Wika Beton yang direncanakan akan melayani pemudik yang menggunakan sepeda motor. "Mudah-mudahan ini bisa mengurai kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2025," tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28 Maret. Untuk itu, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan pemudik.

Sementara itu, puncak arus balik diprediksi jatuh pada H+5 atau 6 April 2025, dengan potensi pergerakan masyarakat mencapai 31,49 juta orang.

Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) juga telah melakukan survei terkait potensi mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pergerakan diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa, setara dengan 52 persen dari total penduduk Indonesia.

Dudy menyebutkan bahwa hasil survei ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kepolisian RI, BUMN, dan pihak swasta.

Sumber: Antaranews