3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru Trump: Gabung BRICS, Hilirisasi dan Makan Bergizi Gratis

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto sudah merancang kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik, salah satunya mengantisipasi tantangan global. Saat ini, Indonesia menghadapi tarif baru timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Prabowo sudah memiliki sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi tarif baru Trump tersebut.

"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," ujar Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor  Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno dalam siaran pers dikutip Sabtu (5/4/2025).

Kebijakan pertama adalah memperluas mitra dagang Indonesia. Prabowo, dalam pekan pertama dilantik mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.

"Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA," jelas Noudhy.

Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya untuk mengokohkan daya saing di pasar internasional. Kebijakan kedua adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri.

"Salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai USD 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi USD 34,3 miliar pada tahun 2022," kata Noudhy.

Prabowo juga telah meluncurkan BPI Danantara untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam strategis. Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.

"Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Noudhy.

Kebijakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat dengan program yang menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan akan ada 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

"Selain itu, Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik," jelas Noudhy.

Langkah ini diharapkan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen PDB Indonesia. Program tersebut akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.