Pengguna Angkutan Umum Bertambah 8,5 Persen Selama Mudik Lebaran 2025

BeritaNasional.com - Masa mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah yang berlangsung dari 21 Maret hingga 11 April 2025 mencatatkan peningkatan signifikan dalam penggunaan angkutan umum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 8,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pengguna angkutan umum pada masa angkutan Lebaran 2025 pada 21 Maret - 11 April 2025 tercatat mengalami kenaikan 8,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy)," kata Menhub di Jakarta pada Sabtu (12/4/2025).

Menurut data dari Strategi Hub Kementerian Perhubungan, total penumpang angkutan umum selama periode tersebut mencapai 27.505.543 orang, naik dari 25.349.916 penumpang pada Lebaran 2024. Peningkatan ini terjadi di hampir semua moda transportasi, dengan rincian sebagai berikut:

Angkutan jalan: 5.531.198 penumpang (naik 19,88 persen)

Kereta api: 8.293.362 penumpang (naik 3,24 persen)

Angkutan laut: 2.248.646 penumpang (naik 21,19 persen)

Angkutan udara: 5.608.370 penumpang (naik 0,56 persen)

Penyeberangan: 5.823.967 penumpang (naik 10,5 persen)

Meskipun demikian, jumlah total pemudik yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi mengalami penurunan sebesar 4,69 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 162,2 juta menjadi sekitar 154,63 juta orang. Namun, angka ini masih lebih tinggi 5,6 persen dari proyeksi awal Kementerian Perhubungan.

Kabar baik lainnya adalah penurunan drastis angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas selama periode Lebaran 2025 turun 34,31 persen menjadi 4.640 kasus, dibandingkan 7.064 kasus pada tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan transportasi pada masa Angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar dan aman," ujar Menhub.

Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran mudik Lebaran 2025, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, operator transportasi, dan masyarakat.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur arus mudik, seperti pengaturan jam kerja fleksibel (FWA) untuk ASN dan pegawai BUMN, pembatasan angkutan logistik, rekayasa lalu lintas, penurunan harga tiket pesawat, diskon tarif tol, dan sistem penundaan (delaying system) di pelabuhan Merak dan Bakauheni.