Komunitas Pesepeda Protes Rencana Gowes dengan Pramono Anung Lewat JLNT Casablanca

BeritaNasional.com - Sejumlah komunitas pesepeda yang tergabung dalam Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) menentang rencana kegiatan gowes bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertajuk Silahturahride with Mas Pram yang akan diselenggarakan pada Sabtu (19/4/2025) mendatang.

Selain bakal menutup jalan di akhir pekan, rute gowes yang akan dilalui Pramono adalah Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca. Melintas di JLNT inilah yang menjadi kritik dari pada KMB.

Adapun KMB ini terdiri dari Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

Presiden B2W Indonesia Hendro Subroto mengatakan, pihaknya mulanya diundang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada Kamis (10/4/2025) untuk membahas acara gowes bersama dengan Pramono.

Namun ternyata, acara tersebut hanya sosialisasi terkait acara Silaturahride with Mas Pram dan tak ada ruang diskusi yang terjadi.

"Bukannya berdiskusi, kami justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang disajikan membuat kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan duakali putaran," kata Hendro dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Saat itu juga, lanjut Hendro, pihaknya menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara itu.

"Penolakan ini bukan tanpa dasar. Regulasi yang ada sudah sangat jelas melarang sepeda melintas di JLNT, bukan karena sepeda tak penting, tetapi karena keselamatan harus didahulukan," ujar Hendro.

"Ironisnya, bahkan Dinas Perhubungan pun awalnya tidak merekomendasikan rute ini karena alasan hukum dan keselamatan. Tapi entah karena tekanan politis atau demi silaturahmi yang terlalu mengalir sikap itu mendadak melunak," tambahnya.

Hingga akhirnya, Dishub pun bakal menutup JLNT Casablanca demi bisa dilintasi oleh Pramono dan rombongan. Menurut Hendro, acara ini juga berpotensi mengganggu mobilitas warga di akhir pekan.

"Kami juga menolak ikut dalam survei rute pada Sabtu (12/4/2025) karena memilih konsisten pada prinsip. Kami tidak ingin menjadi bagian dari normalisasi pelanggaran hukum atas nama seremoni," tandasnya.