Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia: Bahas Pertukaran Personel hingga Industri Pertahanan

BeritaNasional.com -  Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan Courtesy Call (CC) Panglima Angkatan Tentera (PAT) Malaysia, Jeneral Datuk HJ Mohd Nizam Bin HJ Jafar, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Kepala Biro Infohan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan beberapa poin penting dari pertemuan ini, salah satunya adalah kesepakatan untuk meningkatkan pertukaran personel.

“Karena ini adalah bagian dari diplomasi pertahanan, di tengah dinamika yang sangat cepat dan perkembangan lingkungan strategis, tentunya diplomasi pertahanan ini bisa menjadi salah satu hal yang berkontribusi positif,” kata Frega kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dengan membangun diplomasi pertahanan, lanjut Frega, bisa terbangun rasa saling percaya antara kedua negara. Terlebih lagi, Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di kawasan ASEAN.

“Kemudian tadi ada rencana dari Malaysia untuk menjajaki kerjasama dengan Indonesia di bidang industri pertahanan, baik dalam produksi senjata maupun kendaraan taktis,” kata dia.

“Tentunya hingga saat ini, Malaysia juga menjadi salah satu negara konsumen yang membeli produk dari Pindad, industri pertahanan strategis Indonesia. Kerjasama ini dijajaki lebih lanjut, dan industri pertahanan sendiri menjadi salah satu topik penting dalam konteks ASEAN,” tambah Frega.

Dari kerjasama ini, Frega memandang bahwa hal ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara Asia Tenggara bisa saling berkolaborasi untuk membangun pertahanan yang mengarah pada kemandirian dan kebaikan bersama.

Selain itu, pembahasan mengenai General Border Committee juga menjadi topik yang dibahas secara umum untuk memperkuat pengelolaan perbatasan antara kedua negara, dengan komitmen bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk melanjutkan kerjasama.

“Ini juga sempat dibahas terkait General Border Committee, sebagai salah satu capaian yang sudah dicapai antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Frega.

“Karena membicarakan perbatasan, ini bukan hanya melibatkan kementerian pertahanan dan militer, tetapi juga melibatkan stakeholder lain, seperti kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, serta institusi terkait lainnya yang berkaitan dengan tata kelola perbatasan,” tambahnya.