Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Komisi II Terkait Revisi UU Pemilu

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menuturkan pimpinan DPR belum membahas penugasan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk revisi UU Pemilu. Cucun mengaku sampai saat ini belum menerima surat dari Komisi II DPR.

"Kita di pimpinan belum, belum ada pembahasan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Belum, suratnya aja belum nerima. Itu kan baru dari teman-temen media katanya pimpinan Komisi II kirim surat, tapi belum," sambung politikus PKB ini.

Cucun enggan berpendapat apakah sebaiknya revisi UU Pemilu dibahas di Baleg atau Komisi II. Ia pasti akan dibahas bersama-sama dalam Badan Musyawarah.

"Ya belum dong, nanti kita bahas di rapim, dibamuskan, kan semua pengambilan keputusan di Bamus nanti," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait rencana pembahasan revisi UU Pemilu. Dalam surat itu, Rifqi menyampaikan Komisi II menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang ditugaskan untuk membahas revisi UU Pemilu.

"Saya sudah bikin surat, saya sudah bikin pernyataan kepada pimpinan DPR sepenuhnya mengikuti arahan dan keputusan pimpinan DPR. Komisi II sepenuhnya mengikuti keputusan dan arahan pimpinan DPR," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Penugasan pembahasan revisi UU Pemilu menjadi polemik lantaran saat ini berada di Badan Legislasi. Sejumlah pimpinan Komisi II memprotesnya.

Rifqi tidak mengungkap apakah pimpinan DPR sudah membahas penugasan revisi UU Pemilu.

Menurut politikus NasDem ini, dalam sejarahnya Komisi II yang biasa membahas UU Pemilu dan UU Politik. Bahkan pernah juga dibahas melalui Pansus. Tatib DPR tidak memiliki aturan ketat.

"Karena komisi kami ini memang yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menjalankan tugas parlemen di bidang kepemiluan kan ya dan kami bermitra dengan seluruh penyelenggara pemilu dan pemerintah. Tapi juga pernah dibikin pansus kan? Jadi saya kira sepenuhnya kita serahkan kepada pimpinan," ujarnya.