Terima Audiensi Petani, Pimpinan DPR Dorong Pembentukan Badan Reformasi Agraria

Oleh: Ahda Bayhaqi
Kamis, 02 Oktober 2025 | 16:26 WIB
Suasana pimpinan DPR RI menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (BeritaNasional/Ahda)
Suasana pimpinan DPR RI menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (BeritaNasional/Ahda)

BeritaNasional.com -  Pimpinan DPR RI menerima audiensi dengan Koalisi Nasional Reforma Agraria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Koalisi diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titiek Soeharto serta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi menyampaikan berbagai persoalan yang dialami petani, khususnya terkait konflik agraria. Para petani disebut masih menghadapi intimidasi fisik hingga kriminalisasi.

Sebagai solusi, Koalisi mengusulkan pembentukan Badan Reformasi Agraria, serta menyerahkan draf berisi aspirasi petani mengenai konflik agraria kepada DPR.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Reformasi Agraria.

"Kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Reformasi Agraria," ujar Dasco usai audiensi.

Dasco menjelaskan bahwa DPR sebelumnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria. Pansus ini dibentuk setelah DPR menerima aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyoroti konflik agraria.

Ia berharap keberadaan Pansus hingga pembentukan Badan Reformasi Agraria dapat membantu menyelesaikan persoalan rakyat, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto.

"Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul sekian lama bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, DPR juga mendorong penyusunan satu peta agraria agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Ada keinginan agar kita memiliki satu peta, sehingga tidak ada tumpang tindih maupun mispersepsi mengenai lokasi," tambah Dasco.sinpo

Editor: Imantoko Kurniadi
Komentar: