Transformasi Kementerian ke BP BUMN Dinilai Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menilai perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola (BP) BUMN harus menjadi momentum memperkuat tata kelola BUMN supaya profesional, transparan, dan mampu bersaing di tingkat global. 

BP BUMN perlu menjadi badan yang independen dan profesional. Agar menjadi sebuah holding yang fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan alat politik maupun birokrasi.

"Dengan pengelolaan yang lebih objektif, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang," ujar Nasim dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, perubahan kelembagaan Kementerian BUMN bisa mendorong prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan standar tersebut, BUMN akan lebih efisien dalam operasional, transparan dalam keuangan, serta akuntabel dalam mengelola aset negara.

Nasim menilai, pemisahan fungsi regulasi dan bisnis juga menjadi hal penting. Pemerintah, melalui kementerian, seharusnya fokus sebagai regulator, sementara BP BUMN mengambil peran sebagai operator bisnis. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pengawasan regulasi dan pengambilan keputusan bisnis.

Ia menambahkan, keberadaan BP BUMN diharapkan tetap memberi manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun sosial. Artinya, BUMN tidak hanya mengejar profit dan dividen, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta layanan publik bagi masyarakat. 

"Dengan tata kelola yang lebih profesional, BUMN Indonesia diyakini akan semakin kompetitif di pasar internasional dan mampu melakukan ekspansi global secara terukur," jelas Nasim.

Jika dikelola dengan baik, BUMN akan mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara melalui dividen sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dalam pembiayaan proyek-proyek besar. 

"BUMN harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan sekadar simbol politik," tegas Nasim.