Bantah Dishub, B2W Ungkap Pemprov Jakarta Tak Bangun Jalur Sepeda hingga 2023

BeritaNasional.com - Bike To Work Indonesia (B2W Indonesia) menyanggah pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan jalur sepeda sepanjang 314,196 kilometer (km) hingga 2024.

Anggota B2W Fahmi Saimima mengatakan Pemprov Jakarta tidak membangun dan menambah panjang jalur sepeda hingga 2023. Bahkan, pemeliharaannya tak dilakukan.

"Program strategis seperti evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggarannya," kata Fahmi dalam keterangan resminya pada Selasa (29/4/2025).

 

Fahmi mengatakan dirinya menyayangkan aksi dishub yang justru menganggarkan pembelian sepeda motor pengawalan ketika warga membutuhkan jalur sepeda.

 

"Ironisnya, di saat kebutuhan warga atas jalur sepeda yang aman diabaikan, justru Dishub DKI menganggarkan pembelian sepeda motor pengawalan sebesar Rp 37,3 miliar untuk 20 unit motor gede (dengan spesifikasi 1.600 cc, 6 silinder, torsi 160 Nm)," ujar Fahmi.

 

"Padahal, petugas dishub secara hukum dilarang mengawal kendaraan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Nomor 43 Tahun 1993," tambahnya.

Lantas, Fahmi membandingkan anggaran jalur sepeda yang hanya Rp 10 miliar. Menurut dia, ini merupakan selisih yang mencolok antara prioritas gaya hidup bermotor mewah dengan kebutuhan dasar mobilitas warganya.

 

"Kami mempertanyakan apakah ini bentuk komitmen terhadap mobilitas berkelanjutan dan keselamatan publik? Atau, justru mencerminkan ketimpangan prioritas dan abainya pemerintah terhadap hak pengguna jalan nonmotor?" tegas Fahmi.

 

Karena itu, lanjut Fahmi, B2W Indonesia menyerukan untuk realisasi nyata penambahan jalur sepeda. Selanjutnya, diadakan evaluasi total terhadap arah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta.

 

"(Selanjutnya kami menyuarakan) transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik dan bersepeda bukan sekadar gaya. Ini tentang hak atas ruang jalan yang aman, adil, dan setara," tandasnya.