Cegah Kasus Pembayaran Bermasalah seperti Mitra di Kalibata, BGN Ubah Sistem Kerja Sama

BeritaNasional.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah sistem kerja sama dengan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini berkaca dari kasus mitra dapur MBG di Kalibata yang tidak dibayar.

Kasus itu terjadi karena yayasan tidak membayarkan dapur MBG. Ke depan, BGN akan memprioritaskan kerja sama langsung dengan dapur MBG agar memastikan dana bisa langsung cair.

"Jadi, sekarang kami utamakan pemilik fasilitas yang akan menjadi Mitra, Kemudian, kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas," ujar Dadan saat rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Tetapi, yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra) karena investasi dilakukan oleh pemilik fasilitas. Jika pemilik fasilitas belum punya yayasan, nanti badan gizi yang akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan sendiri," jelasnya.

BGN juga akan membatasi yayasan yang bisa mengelola mitra MBG dalam satu provinsi. Maksimal satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal sepuluh dapur. Kecuali yayasan yang terafiliasi dengan institusi.

"Maka, maksimal satu yayasan hanya boleh mengelola sepuluh SPPG. Kalau lintas provinsi hanya lima SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi," ujar Dadan.

Seperti Eka Bhayangkari yang terafiliasi dengan TNI Angkatan Darat. Yayasan itu juga dimiliki oleh Muhammadiyah.

"Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah 1 di seluruh dunia maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," jelas Dadan.