Fitroh Rohcahyanto: Biaya Politik Tinggi Picu Korupsi, Parpol Perlu Didanai Negara

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengatakan dirinya pernah mengusulkan partai politik diberi dana besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal itu diungkapkan Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP.

Menurut Fitroh, dana itu diberikan kepada partai politik agar tidak ada politisi yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah memberikan dana yang besar bagi partai politik," ujar Fitroh dalam YouTube KPK pada Kamis (15/5/2025).

"Rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," katanya. 

Fitroh mengatakan usulan itu mulanya disampaikan saat menjalani fit and proper test di DPR RI. Kala itu, dia ditanya penyebab utama korupsi. 

Pada kesempatan tersebut, dia menjawab penyebab utama korupsi adalah sistem politik yang membutuhkan dana besar agar bisa menang. 

"Ketika (ada) pemodalnya, pasti juga ada timbal baliknya. Nah, timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi timbal baliknya," tuturnya.

 Dia mengatakan jabatan yang didapat setelah memenangkan kontestasi politik dengan dana besar perlu dikembalikan kepada pemodal.

 Hal itu menyebabkan para pejabat yang terpilih melakukan tindakan haram tersebut saat melakukan kegiatan proyek-proyek di daerah, kementerian, maupun dinas-dinas.

 Fitroh mengaku sudah merekomendasikan pemberian dana besar untuk partai politik kepada pemerintah. Namun, hal itu tak juga dilaksanakan karena keuangan negara belum baik. 

"Kalau partai politik cukup biaya, barangkali bisa mengurangi (korupsi) sehingga seluruh proses, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan pejabat-pejabat publik, itu di-cover  partai politik," katanya. 

Dia berpendapat integritas merupakan hal paling penting yang perlu dimiliki pejabat selain kecerdasan dan kepintaran. Hal itu wajib dimiliki untuk membangun kesadaran antikorupsi.

"Apalagi menjadi pejabat berpeluang besar untuk mencuri uang rakyat. Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit," tandasnya.