PAN Nilai Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bakal Dongkrak Biaya Politik

BeritaNasional.com - Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan memisahkan pemilu nasional dan daerah. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai konsekuensi pemisahan pemilu nasional dan daerah akan membuat biaya politik semakin mahal.

"Bagaimana konsekuensi biaya dengan pelaksanaan terpisah itu juga merupakan satu hal yang sedang kita pertimbangkan," ujar Eddy kepada wartawan, Jumat (26/6/2025).

Salah satu dampaknya adalah biaya menjadi calon legislatif semakin mahal. Karena biasanya calon anggota DPR bersama calon anggota DPRD bisa bekerja secara tandem. Karena dipisah, maka masing-masing calon legislatif harus bekerja sendiri.

"Sekarang sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Sehingga, biaya akan semakin besar untuk masing-masing anggota," jelas Eddy.

Selain masalah biaya, pemisahan pemilu akan berdampak kepada masa jabatan anggota dewan tingkat DPRD dan kepala daerah. Sebab pemilu tingkat daerah baru akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2031.

"Jabatan kepala daerah yang dilantik 2024 begitu jatuh tempo 2029 diperpanjang 2 tahun lagi menjadi 2031. Begitu juga anggota DPRD provinsi kabupaten/kota yang berakhir masa jabatan 2029 diperpanjang dua tahun otomatis," ujar Eddy.