Driver Ojol Masih Tarik Penumpang Jelang Aksi Demo Hari Ini

BeritaNasional.com - Sejumlah ojek online masih bekerja dan menarik penumpang di tengah-tengah rencana adanya aksi unjuk rasa dan mematikan aplikasi pada Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan pantauan Beritanasional.com pada pukul 09.22 WIB, beberapa pengemudi ojol menjajaki jasanya di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Kedutaan Besar Jepang.

Para ojol itu berusaha memanggil para penumpang MRT yang baru keluar untuk menggunakan jasanya. Mengingat, ada fitur yang memungkinkan para calon penumpang langsung berkendara dengan ojol yang ditemuinya di jalan.

"Ayo, ayo, bisa nih sebelum jalan ditutup," teriak salah satu ojol menawari jasanya.

Meski cenderung tak digubris, beberapa penumpang terlihat masih tetap memilih memesan ojol dari ponsel masing-masing. 

Nampak juga tak ada kendala pemesanan ojol. Sebab, driver mereka tetap menjemput tanpa memakan waktu yang cukup lama.

Sayangnya, beberapa ojol juga menjadikan kawasan Bundaran HI sebagai titik kumpul. Tak jauh dari pintu keluar Stasiun MRT Bundaran HI di arah Kedutaan Besar Jepang, beberapa driver menggerombol membahas alur perjalanan menuju Patung Kuda.

"Nanti kita semua ke Patung Kuda ini," kata salah satu driver kepada Beritanasional.com.

Tidak hanya di area itu, beberapa driver justru memarkirkan sepeda motornya di depan pintu keluar MRT Bundaran HI Plaza Indonesia di tempat jalur sepeda. Padahal, biasanya area tersebut steril karena ojol akan diarah ke pintu Kedutaan Besar Jepang.

Para ojol tersebut duduk di pinggir trotoar selayaknya menunggu arahan lebih lanjut. Hingga pukul 09.30 WIB, jumlah mereka pun terus bertambah.

Driver ojek online masih menarik penumpang di tengah-tengah rencana adanya aksi unjuk rasa. (BeritaNasional/Lydia)

Untuk diketahui, ojol yang bakal melakukan aksi unjuk rasa ini tergabung dalam Asosiasi pengemudi ojol Garda Indonesia.

Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 25.000 pengemudi ojol dari Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang telah masuk wilayah Jakarta secara bertahap. 

Adapun tuntutan mereka adalah meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.

Lalu, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.

Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Selanjutnya, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.

Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).