Polri Gelar Dialog Publik, Kompolnas: Tradisi Baik untuk Perkuat Demokrasi

BeritaNasional.com - Dialog yang digelar Polri dengan sejumlah tokoh, aktivis, maupun akademisi dari koalisi masyarakat sipil turut mendapat respon positif. Sebagai bagian dalam upaya memperbaiki institusi Korps Bhayangkara.

Demikian disampaikan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam yang hadir dalam Dialog Publik dengan tema Penyampaian Pendapat di Muka Umum Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkis Menjadi Tanggung Jawab Hukum di PTIK, Senin (29/9/2025).

“Sehingga ini penting bagi kita semua, di tengah-tengah dinamika nasional maupun global yang juga bergerak,” ujar Anam usai acara, dikutip Rabu (1/10/2025).

Selain itu, Anam memandang bahwa ini adalah tradisi yang baik sebagai pengingat bahwa institusi kepolisian lahir dari satu kondisi reformasi. Sebagai upaya untuk mempertegas kehidupan demokrasi İndonesia.

“Makanya lahirlah kepolisian kita yang sampai sekarang itu kita temenin, temeninnya termasuk dikritik, digandeng, kolaborasi dan sebagainya. Lah forum tadi mengingatkan kita semua, merefleksikan kita semua bahwa polisi ini adalah polisi kita, polisi sipil yang harus kita temenin,” kata dia.

“Yang harus kita jadikan polisi kita adalah polisi yang semakin lama semakin profesional, semakin lama semakin demokratis dan humanis,” tambahnya.

Menurut Anam, dalam menikmati iklim demokrasi semua pihak menginginkan kehadiran kepolisian yang profesional dan humanis. Sehingga kritik yang datang adalah suatu proses mengingatkan kembali karakteristik sipil.

“Yang mengingatkan polisi juga bagian dari institusi sipil. Sehingga ini penting bagi kita semua, di tengah-tengah dinamika nasional maupun global yang juga bergerak,” ujarnya.

Sebab, Anam menilai kalau semua pihak tidak saling bergandeng tangan baik secara global maupun nasional, semakin lama akan jauh dari demokrasi, dan menjauh dari nilai-nilai sipil. 

“Pertemuan ini adalah perjumpaan yang mendalam, dan kami berharap ini bisa terus ada dialog antara teman-teman kepolisian dan teman-teman masyarakat sipil. Ini polisi kita, kita jaga bersama,” ucapnya.

Kapolri Serap Masukan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melangsungkan dialog publik yang turut mengundang sejumlah koalisi masyarakat sipil dan tokoh untuk menerima saran dan kritik demi perbaikan Institusi Korps Bhayangkara.

Menurutnya, dari hasil dialog ini telah menjadi sarana bagi pihaknya dalam menyerap masukan dalam rangka menjaga ruang demokrasi Indonesia.

"Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit di PTIK, Jakarta Senin (29/9/2025).

Sigit memandang, dari hasil dialog yang telah berlangsung telah menjadi masukan yang penting bagi pihaknya untuk mengambil langkah tindak lanjut, salah satunya dalam menyikapi tragedi kerusuhan pada akhir Agustus lalu.

"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya,” ucapnya.

“Dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," sambung dia. 

Berikut 10 tokoh yang tergabung dalam dialog publik bersama kepolisian pada Senin (29/9/2025) : 

1. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)

2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)

3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)

4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)

5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)

6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)

7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)

8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)

9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)

10. Iftitah Sari (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).