Erick Thohir Dipanggil Prabowo, Bahas Lanjutan Diskon Transportasi Nasional

BeritaNasional.com - Menteri BUMN Erick Thohir bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Pertemuan itu fokus membahas keberlanjutan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional, yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah.

Erick menjelaskan, Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat terbatas bisa segera dijalankan, khususnya mulai awal Juni.

“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkeu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat,” ujar Erick dalam keterangannya usai pertemuan, Rabu (4/6/2025).

Program diskon ini direncanakan berlaku mulai 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa liburan sekolah. Menurut Erick, Presiden ingin program ini segera dieksekusi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa,” ungkapnya.

Soal anggaran, Erick memastikan pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipatif. Salah satunya dengan dukungan top-up pembiayaan dari Kementerian Keuangan sebagai bagian dari paket stimulus.

“Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya bagian dari stimulus ekonomi,” katanya.

Kementerian BUMN, kata Erick, akan tetap menjaga keseimbangan keuangan perusahaan pelat merah, sambil menjalankan penugasan ini sesuai arahan pemerintah. Perusahaan seperti BPI Danantara Indonesia akan tetap diarahkan agar sehat secara finansial meskipun mendapat penugasan khusus.

“Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan kita coba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti di top-up oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Untuk saat ini, pembahasan teknis mengenai mekanisme pembiayaan masih terus dimatangkan bersama tim wakil menteri dan pihak Kementerian Keuangan.