Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2025, Kemensos Finalisasi Rekrutmen Guru

BeritaNasional.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memfinalisasi pembukaan Sekolah Rakyat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik hampir rampung.

"Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insyaallah nanti tanggal 23–24 (Juni) proses rekrutmen guru semua sudah selesai," ujar Gus Ipul melalui keterangan persnya pada Rabu (11/6/2025).

Ia menambahkan, Kemensos tidak hanya merekrut guru, tetapi juga tenaga kependidikan seperti kepala asrama dan pamong. 

Hingga saat ini, tercatat 1.554 guru dan 53 kepala sekolah telah disiapkan. Jumlah ini masih bisa bertambah sesuai kebutuhan di 100 titik Sekolah Rakyat. 

"Hari ini sudah ada 100 titik yang menampung sekitar 10.000 siswa," kata Gus Ipul, menegaskan kesiapan penyelenggaraan program ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan seluruh aspek operasional Sekolah Rakyat sedang disempurnakan. 

"Satgas (Sekolah Rakyat) sedang melakukan finalisasi semua kebutuhan di dalam Sekolah Rakyat. Mulai dari kurikulum, guru, siswa termasuk sarana-prasarana dan kebutuhan siswa," ucapnya.

Prof. M. Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) menjelaskan bahwa target tahun ini adalah mendirikan 100 sekolah. 

Tahap pertama ini akan dibagi menjadi dua gelombang, dengan sebagian memulai pada Juli dan sisanya pada Agustus. 

"Tahun ini 100, tentu tahun depan akan ada lagi. Dari 100 itu kita bagi dua tahap, semuanya tahap 1. Nanti ada yang persis Juli kita mulai, tapi sebagian nanti mungkin Agustus dan selanjutnya. Kita pastikan semuanya mulai tahun ini," kata M. Nuh.

Perinciannya, gelombang pertama mencakup 63 lokasi dengan 247 rombongan belajar (rombel) dan total 6.180 siswa, terdiri dari 3 rombel SD (75 siswa), 119 rombel SMP (2.800 siswa), dan 129 rombel SMA (3.305 siswa). 

Sementara itu, Tahap Ib akan dilaksanakan di 37 lokasi dengan total 145 rombel dan 3.600 siswa, terdiri dari 4 rombel SD (100 siswa), 53 rombel SMP (1.310 siswa), dan 88 rombel SMA (2.190 siswa). Total keseluruhan untuk Tahap I mencakup 396 rombel dengan jumlah siswa mencapai 9.780 orang.

Selain sumber daya manusia, kebutuhan siswa seperti sepatu, seragam, alat tulis, dan pakaian dalam juga disiapkan dengan cermat. Proses pengadaan dilakukan melalui kolaborasi dengan BPKP untuk memastikan akuntabilitas. 

"Kemensos selalu bekerjasama dengan BPKP untuk memastikan baik dari sisi unit cost-nya maupun sisi teknis pengadaannya proper. Sesuai dengan aturan main," tegas M. Nuh.

Berbeda dari sekolah pada umumnya, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui seleksi akademik. Sebagai gantinya, dilakukan pemetaan kondisi akademik, psikososial, psikologis, dan kesehatan siswa, dengan dukungan lembaga profesional dan perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (Unpad). 

"Kita petakan bagaimana akademiknya, gimana psikososialnya, gimana psikologinya. Demikian semua kita petakan. Kesehatan juga," jelasnya.

Sebelum tahun ajaran baru dimulai, siswa akan tinggal di asrama untuk mengikuti pelatihan fisik dan pembinaan karakter. 

Aspek kesehatan jasmani, keberanian, dan kepercayaan diri menjadi fokus utama pada fase ini. 

"Programnya bukan hanya melihat positifnya. Tapi idealnya, termasuk juga psikologi, keberanian dan self confidence-nya," ucap M. Nuh.

Saat ini, Kemensos menghitung unit cost per siswa per tahun yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah.

Dengan mengedepankan pendekatan holistik dan berkeadilan, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi ruang pendidikan, tetapi juga simbol kehadiran negara bagi anak-anak yang selama ini hidup dalam keterbatasan. 

Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mencetak generasi baru yang unggul. Diketahui, sekolah rakyat adalah program pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).