DPR Minta Pemeliharaan Sekolah Rakyat Ditangani Khusus, Jangan Dibebankan kepada Guru

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei meminta pemerintah menyiapkan sistem pemeliharaan khusus bagi Sekolah Rakyat agar pengelolaan aset tidak membebani tenaga pendidik.

Permintaan itu disampaikan Ahmad Safei saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sekolah Rakyat di Jalan Kedungsari Raya Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah.

Menurut Ahmad, kompleks Sekolah Rakyat yang berdiri di atas lahan sekitar enam hektare dengan bangunan besar memerlukan sistem pemeliharaan yang profesional.

"Enam hektare ini dengan beberapa gedung yang besar-besar akan dipelihara kalau tidak dipersiapkan dengan baik,” ujar Safei di Semarang dikutip Sabtu (18/7/2026).

“Menurut saya, dari sisi pemeliharaan harus dipisahkan dengan proses belajar mengajar. Jangan disatukan," tambahnya.

Ia menilai tenaga pendidik harus tetap fokus menjalankan tugas mengajar, bukan ikut menangani pemeliharaan fasilitas sekolah.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menentukan skema pengelolaan yang jelas, baik melalui pemerintah daerah maupun tenaga pemeliharaan khusus.

"Artinya gurunya jangan sampai menjadi pembersih. Saya kira tidak bisa kalau begitu. Proses belajar mengajar harus dipisahkan,” tuturnya.

“Kemudian maintenance seluruh gedung juga harus ditangani secara khusus. Apakah dari pemda atau di-outsourcing-kan, tetapi harus dipisahkan,” tambah dia.

Safei merasa perawatan bakal terbengkalai apabila hal tersebut turut dibebankan kepada para guru yang mengajar di Sekolah Rakyat.

“Kalau dicampur, saya kira akan terbengkalai. Itu bahaya," ujarnya.

Selain pengelolaan fasilitas, Safei juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak keberadaan Sekolah Rakyat terhadap sekolah reguler.

Ia meminta proses penerimaan peserta didik dilakukan secara tepat sasaran, yakni menyasar masyarakat miskin ekstrem yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2.

Menurutnya, ketepatan sasaran penting agar program tersebut tidak mengurangi jumlah peserta didik di sekolah umum.

"Program Bapak Presiden ini sangat baik. Niatnya baik, tetapi pelaksanaannya harus hati-hati,” ucapnya.

“Pembantu-pembantunya harus mengkaji dengan baik supaya benar-benar bermanfaat, baik dari sisi penyiapan gedung maupun penerimaan murid yang tepat sasaran," tandasnya.