Dibanding Kerja Sama Bidang Transportasi, Dedi Mulyadi Pilih Urusi Perubahan Struktur Masyarakat

BeritaNasional.com -  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, menjalin kerja sama dengan daerah sekitar soal transportasi merupakan hal yang mudah.

Dibanding kerja sama tentang transportasi, Dedi lebih prioritas mengurus perubahan struktur masyarakat yang sedang terjadi di Jawa Barat.

Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni juga turut hadir dalam acara itu.

"Ini sudut pandang kami kalau kerja sama transportasi dan sejenisnya, itu hal teknis yang mudah. Tetapi ada yang lebih fundamen, yaitu perubahan struktur masyarakat," kata Dedi dalam paparannya.

Dedi menjelaskan, maksud dari perubahan struktur masyarakat yakni adanya visi untuk seluruh masyarakat tinggal di perkotaan tetapi desa harus menjadi sumber energi dan pangan. Namun sayangnya, desa-desa kini mengalami degradasi.

"Tapi justru saya melihat, desa terus-terusan mengalami degradasi yang luar biasa, baik ekologi maupun fiskal," cetusnya. 

"Yang pada akhirnya suatu saat kita berharap ada kemapanan di perkotaan karena suplai air cukup, suplai pangan cukup, tetapi kalau pola pembangunannya tidak berkeadilan, justru itu akan menjadi bencana pada suatu saat," sambung Dedi.

Lebih lanjut, degradasi fiskal terjadi ketika APBD di Jawa Barat tak sanggup membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga perlu menyisihkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Degradasi fiskal dialami oleh siapa? pemerintahan kabupaten/kota. Karena PPPK-nya harus diangkat dan kemudian dibayar oleh DAU. Belanja pembangunannya mengalami penurunan hampir 40 persen," tegasnya. 

Selain itu, investasi di daerah pegunungan juga sepi karena industri tersebut tak lagi menjanjikan.

"Mereka memilih pertambangan dan penjualan pohon. Recovery ini harus dilakukan secara komprehensif agar apa? agar pembangunan memberikan rasa adil bagi masyarakat, tidak melahirkan kekayaan bagi satu daerah, tapi kemiskinan bagi daerah lain," tandasnya.