Dedi Mulyadi Gencarkan Mitigasi Bencana Tanpa Celah Korupsi di Jabar

BeritaNasional.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi dua isu penting terkait penanganan bencana serta dugaan praktik-praktik menyimpang yang kerap muncul saat proses mitigasi dan pemulihan bencana. Ia pun memastikan, seluruh langkah pemerintah berjalan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.

“Yang pertama adalah recovery bencana tentunya seluruh kegiatan pemerintah berdasarkan prosedur," ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/12/2025).

"Tidak ada kalimat penunjukan-penunjukan langsung semuanya sudah diatur yang dalam undang-undang,” imbuhnya.

Dedi menegaskan, pemerintah daerah (pemda) tengah bekerja menutup ruang pelanggaran di berbagai sektor lingkungan. Kerja sama dengan Polda dan Polres juga terus berjalan dalam menangani perusakan lingkungan, mulai dari penebangan pohon, pembukaan kebun teh, hingga aktivitas tambang.

“Kita terus memberikan tindakan hukum dengan bekerjasama dengan polda dan polres. Menyelesaikan berbagai pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, termasuk menutup pertambangan-pertambangan di berbagai tempat,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini memastikan, seluruh tambang berisiko tinggi di lereng gunung di Bandung, Garut, hingga Sumedang akan ditutup permanen karena adanya potensi bencana yang jauh lebih besar dibanding nilai ekonominya.

Terkait indikasi pelanggaran hukum dalam alih fungsi lahan maupun potensi suap pada proses perizinan, Dedi menyebut kewenangan teknis ada di KPK.

“Yang pertama adalah mitigasi kita itu. Pertama nanti KPK memiliki kewenangan yang cukup tentang alih fungsi aset. Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak, itu KPK yang memiliki kewenangan,” ucapnya.

Ia menilai, sebagian besar alih fungsi lahan berjalan tanpa dasar hukum yang benar.

“Yang kedua concern kita, kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal, dalam pandangan saya," kata dia.

Dedi menambahkan, pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat juga sudah memberi peringatan keras kepada PTPN agar menghentikan skema kerja sama operasional pariwisata yang justru merusak ekosistem perkebunan.

“Yang berikutnya juga kita sudah mengingatkan pada PTPN untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO-KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri," lanjut Dedi.

Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan lingkungan tanpa kompromi terhadap pelanggaran. 

“Ini kita sudah minta hentikan. Ini seluruh langkah-langkah yang dilakukan," tandas KDM.