Usulan Anggaran 2026: Kemendagri Rp3,14 T, Otorita IKN Rp16,13 T

BeritaNasional.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja membahas anggaran tahun 2026 bersama Mendagri sampai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemendagri meminta tambahan anggaran Rp3,14 triliun, sementara Otorita IKN meminta tambahan Rp16,13 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tambahan anggaran tersebut untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Adapun, usulan tersebut, total yang kami usulkan untuk tambahan ada sebesar Rp3,14 triliun. Sehingga diharapkan tahun anggaran 2026 itu Rp6,39 triliun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Anggaran tambahan itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan swasembada energi. Nilai anggaran program prioritas mencapai Rp1,85 triliun.

"Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas presiden, yang kami sampaikan tadi, mulai Koperasi Merah Putih, makan bergizi, kemudian juga kegiatan sekolah rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, ini hampir melibatkan semua daerah, ini sebanyak lebih kurang Rp 1,85 triliun," ujar Tito.

Pagu indikatif Kemendagri sebesar Rp3,24 triliun. Anggaran Kemendagri mengalami penurunan 32,3 persen dari tahun 2025 yang pada angka Rp4,79 triliun.

Sementara, Otorita IKN meminta tambahan anggaran Rp16,13 triliun dari pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp5,05 triliun untuk tahun anggaran 2026.

"Kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun," ungkap Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Tambahan anggaran itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Juli 2025. Sehingga total anggaran yang akan diterima Rp21,1 triliun.

Basuki mengungkap anggaran OIKN periode 2025-2028 sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Anggaran 2025 sebesar Rp14,4 triliun, 2026 Rp17,08 triliun, 2027 Rp14,64 triliun, dan 2028 Rp2,68 triliun.

"Anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah lama sejak Januari, itu adalah Rp48,80 triliun," jelasnya.

Pada tahun 2025 ini, Otorita IKN akan memulai kembali pembangunan perkantoran dan hunian legislatif-yudikatif beserta ekosistemnya. Serta akan dilanjutkan pembangunan akses jalan di BP1 menuju BP2 dan BP3 untuk mendukung iklim investasi IKN.

"Jadi ini dilakukan untuk melayani para investor yang akan membangun di sana," kata Basuki.