Menhan Sebut Agrinas Palma Jadi Perusahaan Pertama Kelola 833.413 Hektar Lahan Sawit

BeritaNasional.com - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut PT Agrinas Palma Nusantara telah resmi menjadi perusahaan pertama di İndonesia yang mengelola lahan sawit seluas 833.413 hektar.

Lahan tersebut diberikan langsung atas hasil dari penguasaan lahan ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam tiga tahapan untuk bisa dikelola oleh perusahaan BUMN tersebut.

“Ini adalah satu fakta sejarah. Bahwa sepengetahuan saya bahwa belum pernah ada perusahaan BUMN yang mengelola sawit sejumlah 833 hektar besarnya,” kata Sjafrie saat sambutan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, seluruh tahapan telah dilakukan setelah dikuasai Satgas PKH untuk dinilai lewat Kementerian Keuangan (Kemenkue), lalu diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk dikelola PT Agrinas Palma.

Meski ini adalah potensi yang sangat bagus, namun Sjafrie tetap mengingatkan bahwa tantangan dalam mengelola lahan sawit yang cukup luas ini akan selalu ada. Sehingga diharapkan, perusahaan yang telah ditunjuk dapat bekerja dengan baik.

“Inj adalah suatu tantangan tetapi juga ini merupakan harapan kita. Bahwa kita akan mengelola sawit ini untuk kepentingan nasional dan kita akan dedikasikan untuk keberpihakan kita kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Satgas PKH RI, Febrie Adriansyah mengatakan ratusan ribu hektar lahan sawit yang telah dikuasai dilakukan selama tiga tahap.

"Total keseluruhan penyerahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara menjadi seluas 833.413,461 hektare," kata Febrie saat paparan.

Adapun rinciannya, pada tahap I PT Agrinas Palma telah menerima lahan seluas 221.868 hektare dari penguasaan kembali Duta Palma Group pada Maret 2025. Kemudian, tahap II penyerahan 216.990 hektar dari 109 perusahaan pada 26 Maret 2025.

Sampai tahap III, yang terbaru ada 394.547 hektar telah diserahkan ke Agrinas Palma. Dari penguasaan kembali lahan terhadap 232 perusahaan yang tersebar di empat provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

"Kita akan pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara. Ini merupakan anugerah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat kita," imbuhnya.